Kriteria serta Metode Pengajuan Kartu Keluarga Buat Pasangan Nikah Siri

  • Share

Pemerintahan sekarang mengizinkan pemberian kartu keluarga untuk pasangan yang nikah siri gresik kendati tidak tertera dalam surat atau surat nikah.

Pasangan nikah siri bisa mendapatkan kartu keluarga (KK) dengan kriteria serahkan surat pengakuan tanggung-jawab mutlak (SPTJM) yang didapati oleh dua saksi.

Adapun pemilah di antara KK buat pasangan nikah siri dan nikah sah menurut hukum negara ialah tersedianya kolom yang terdaftar kawin belum tercantum di KK untuk pasangan nikah siri.       

Alasan pemerintahan, di dalam masalah ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pemberian KK buat pasangan nikah siri ini menurut peraturan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menjelaskan jika perkawinan resmi bila dikerjakan menurut hukum semasing kepercayaannya itu dan agama.

Dalam masalah ini, pernikahan siri dirasa resmi sama sesuai hukum agama, maka dari itu menurut pemerintahan dapat saja untuk pasangan nikah siri buat peroleh KK.

Argumen yang lain mendasari diberikan KK buat pasangan nikah siri yaitu biar tiap masyarakat negara, tergolong anak yang lahir dari nikah siri, pun terdaftar atau mempunyai KK.

Biarpun begitu, butuh dianalisa kembali peraturan ini biar dalam prakteknya bisa berikan kefaedahan untuk masayarakat umum, tidak memberikan kerugian faksi tersendiri, utamanya anak dan wanita dalam perkawinan.

1. Kesahan Undang-Undang Nikah Siri

Ketentuan perundang-undangan di Indonesia tidak mengenali maupun mengontrol secara rinci terkait nikah siri gresik. Kendati syah menurut hukum agama, tetapi status pernikahan siri tak mempunyai kekuatan hukum sama dengan dirapikan dalam aturan perundang-undangan.

Berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan sebutkan kalau perkawinan syah jikalau dijalankan menurut peraturan agama semasing, akan tetapi seterusnya di ayat (2) ditata terkait pendataan perkawinan yang tengah dilakukan seperti peraturan perundang-undangan.  

Dalam perihal tersebut, realisasi perkawinan siri biarpun udah syah berdasarkan agama tapi tak serentak mendapat keputusan hukum negara jika tak dicatat di instansi berkaitan, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Praktek nikah siri lalu berefek pada status dan posisi banyak faksi dalam pernikahan tesebut, baik itu suami, istri ataupun anak dari pernikahan siri.       

Sebelumnya terdapatnya peluang buat punya KK buat pasangan nikah siri, baik istri ataupun suami, masih tercantum dalam KK masing-masing.

Saat itu, kalau lalu ada anak yang lahir dalam pernikahan siri itu, status anak dalam akte kelahirannya cuma untuk anak ibu serta tertera dalam KK ibu.  

Dengan begitu, karenanya pemberian KK buat pasangan nikah siri dengan argumen supaya anak yang lahir bisa tercantum dalam KK serta mendapat dokumen kelahiran bukan argumen logis.

Masalah ini disebabkan tidak ada atau adanya KK dari orang-tua anak itu, anak selalu bisa mendapatkan surat kelahiran namun juga terdaftar dalam KK, walau status anak cuma untuk anak ibu.

Nikah siri tak dianggap oleh negara, meskipun resmi dimata agama Islam. Menyebabkan, anak ataupun istri dari perkawinan siri tidak mempunyai status hukum dihadapan negara.  

Sama dengan dirapikan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan (UU Perkawinan), setiap perkawinan dicatat menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

Soal ini pula ditekankan dalam Pasal 5 ayat (1) Petunjuk Presiden Nomor 1 Tahun 1991 perihal Penyebaran Kombinasi Hukum Islam (KHI), yang memaksa tiap perkawinan dicatat supaya terjaga keteraturan perkawinan buat penduduk Islam.

Pendataan perkawinan itu dilaksanakan oleh karyawan pencatat nikah. Maka dari itu, resmi tidaknya perkawinan tidak diputuskan oleh dokumen perkawinan,

tapi dokumen perkawinan yakni bukti udah berlangsungnya/terjadinya perkawinan. Tidak ada bukti pemilikan surat ini berefek di anak ataupun istri dari perkawinan siri tidak punya keabsahan di depan negara.

2. Imbas Nikah Siri Buat Kehidupan Negara

Tak terdapatnya legitimasi nikah siri gresik ini munculkan resiko hukum pada status anak dari nikah siri. Menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan jo. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 terkait Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan siri dipersamakan posisinya dengan anak luar kawin.

Anak dari pasangan itu dipandang seperti anak yang dilahirkan di luar perkawinan serta cuman punya jalinan perdata dengan keluarga ibunya dan ibunya.

Sebagai anak yang dirasa terlahir di luar perkawinan yang syah dari ke-2  orang tua-nya, masih dapat mendapati surat kelahiran lewat pendataan kelahiran. Akan tetapi, di akte kelahiran itu cuma tersebut nama ibunya.

Kalau pengin menuliskan nama ayahnya  dalam akte kelahiran, dibutuhkan pemastian pengadilan sebagai wujud pernyataan anak itu oleh ayahnya.

Sepanjang belumlah ada ketetapan pengadilan tentang pernyataan si ayah kepada anak hasil pernikahan siri, karenanya anak itu menurut Pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100 Gabungan Hukum Islam (KHI) tidak punya hak mewaris dari ayahnya.

Karena, si anak cuma punyai jalinan perdata dengan keluarga ibunya dan ibunya. Sementara itu, menurut Pasal 863 KUHPerdata, apabila anak hasil pernikahan siri itu dianggap oleh ayahnya karenanya dia memiliki hak mewariskan 1/3 sisi dari sisi yang sebaiknya mereka terima kalau mereka sebagai anak-anak yang sah.

a. Kartu Keluarga (KK) Buat Pasangan Yang Menikah Siri

Pasangan yang nikah siri gresik bisa ditempatkan ke 1 KK. Tapi, Dinas Kependudukan dan Pendataan Sipil tak menikahkan, namun cuma menulis udah berlangsungnya perkawinan. Kedepan, dalam KK bakal dicatat informasi “kawin belum terdaftar “.

Untuk membikin KK itu, pasangan nikah siri harus menyertakan Surat Pengakuan Tanggung Jawab Mutlak (“SPTJM “), kebenaran pasangan suami-istri dijumpai oleh dua orang saksi.

b. Persyaratan Pembikinan buat mengatur KK salah satunya:

Dan untuk pasangan nikah siri, ada persyaratan spesial yang sudah ditentukan Dukcapil Kemendagri yakni bikin Surat Pengakuan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang disebut kebenaran pasangan suami istri dikenali oleh dua orang saksi.

c. Rangkuman Kartu Keluarga Nikah Siri

nikah siri resmi secara agama, namun tak mempunyai kekuatan hukum serta karena itu dipandang tidak sempat ada dalam catatan negara. Lewat kata lain, perkawinan siri tidak dianggap oleh negara.

Pasangan yang jasa nikah siri gresik bisa ditempatkan ke 1 KK dengan informasi kawin belum terdaftar dengan kriteria teristimewa yakni sertakan Surat Pengakuan Tanggung Jawab Mutlak.

Biarpun begitu, masih tetap harus untuk pasangan untuk lakukan isbat mencatat pernikahannya dan nikah.

  • Share
Exit mobile version